Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, saat memimpin rapat kerja perdana dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) di Gedung Nusantara I, Senayan, Rabu (6/11/2024). Foto: Mentari/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Suasana ruang rapat Komisi XII di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, terasa dinamis pada Rabu pagi ketika Komisi XII DPR RI menggelar rapat kerja perdana dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) sebagai mitra kerja. Rapat ini, yang dipimpin oleh Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, menyoroti agenda lingkungan hidup untuk tahun 2025, terutama soal pengendalian pencemaran, pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), serta strategi pengelolaan sampah.

Dalam pembukaannya, Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyampaikan apresiasi atas kinerja Kementerian Lingkungan Hidup sepanjang 2024. “Kami sangat mengapresiasi kerja keras Kementerian, terutama dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan pengurangan emisi GRK. Ke depan, kami mendukung peningkatan kinerja ini agar tujuan-tujuan besar dalam perlindungan lingkungan hidup bisa lebih terwujud,” ujarnya pada rapat yang diselenggarakan di Gedung Nusantara I, Senayan, Rabu (6/11/2024).

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, memaparkan berbagai rencana program kerja prioritas. Salah satu program unggulan yang dibahas adalah pendirian lima ribu bank sampah di seluruh Indonesia. "Bank sampah ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam mengelola sampah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," jelas Hanif. 

Selain itu, ia menyampaikan rencana pembangunan beberapa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan tiga Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) guna memperkuat sistem pengelolaan sampah nasional. Hanif juga mengungkapkan keprihatinannya atas penumpukan sampah di TPST Bantargebang, Jakarta, yang kini mencapai 55 juta ton dengan tinggi hampir 50 meter. “Ini menjadi salah satu fokus utama kami untuk segera ditangani," tambahnya.

Dalam rapat tersebut, Komisi XII DPR RI menyampaikan dukungannya terhadap tambahan anggaran sebesar Rp2 triliun bagi Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2025. Tambahan anggaran ini diharapkan dapat memperkuat penerapan ekonomi sirkuler, pengelolaan sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta mendorong perdagangan karbon. Sinergi bersama dunia usaha juga menjadi fokus utama, demi membangun fondasi ekonomi berbasis lingkungan.

“Komisi XII DPR RI berharap sinergi yang baik antara Kementerian Lingkungan Hidup dan para pemangku kepentingan lainnya terus terjalin untuk menyukseskan program-program strategis ini,” ujar Bambang Patijaya saat membacakan kesimpulan rapat.

Sebagai bagian dari kesepakatan rapat, Komisi XII meminta agar Menteri Lingkungan Hidup menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan yang diajukan oleh anggota Komisi XII paling lambat pada 13 November 2024. Jawaban ini penting agar para anggota Komisi dapat memantau implementasi program secara komprehensif.

Dengan dukungan yang kuat dari Komisi XII, Hanif Faisol Nurofiq optimis bahwa program lingkungan hidup 2025 akan berjalan sesuai rencana. Rapat kerja ini tidak hanya mencerminkan komitmen DPR dan pemerintah dalam menjaga lingkungan, tetapi juga membuka jalan bagi langkah-langkah inovatif dalam pengelolaan lingkungan hidup Indonesia ke depan. (ssb/aha)